Tanggap Bencana Vs Tradisi Birokrasi
Pada beberapa berita di televisi dan koran, disampaikan bahwa telah terjadi penjarahan dan pengambilan secara paksa bantuan yang akan di salurkan kepada korban bencana. Saya dan masyarakat minang di Sumatera Barat tidak suka dengan kata-kata “PENJARAHAN” . Bantuan yang datang tersebut adalah hak mereka, akan tetapi belum juga bisa dirasakan dan didistribusikan dengan benar. Syukur ada yang berinisiatif untuk mengambil secara paksa, supaya mata dunia melihat kondisi korban pasca gempa.
Di Bandara Internasional MinangKabau masih terdapat banyak bantuan yang belum tersalurkan, apakah harus menunggu serbuan seluruh masyarakat kesana untuk kembali mengambil hak mereka secara paksa. Apakah sudah sedemikian rumitnya pendistribusian yang terjadi di daerah Bencana, ataukah sindrom kehati-hatian yang menyelimuti para petinggi dan manager bencana di daerah ini.
Kami semua relawan yang ada di Sumbar telah bekerja secara maksimal memberikan kontribusi tenaga dan materil untuk pemulihan dan perlindungan bagi korban Gempa di Sumbar. Setelah bekerja lebih kurang satu minggu, masih terlihat ketidak puasan dari korban gempa terhadap bantuan yang belum sampai ke tangan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan yang tidak sigap oleh petinggi-petinggi pada pengelola bencana. Tenaga relawan banyak tapi kurang di eksploitasi dengan baik.
Di Padang sendiri, masih banyak daerah yang memiliki kondisi parah belum terjamah oleh bantuan. Untuk minta tenda atau terpal sebagai selimut dingin di malam hari, mereka harus mengisi formulir dan bla..bla..bla… lainnya. Ada juga satu RT yang hanya mendapat satu karung beras dan 2 dus mie instant, dengan KK yang cukup banyak akhirnya setiap rumah mendapatkan 2 tekong beras dan 2 bungkus mie. Apakah ini lazim dengan tumpukan bantuan yang mereka lihat di beberapa gudang yang ada di Kota Padang, PMI Daerahj Sumbar sendiri memiliki lebih dari 3 buah gudang hasil bantuan, belum lagi Satkorlak, Pemko dan instansi lainnya.
Untuk daerah Padang sendiri, alhamdulillah masyarakat masih memiliki kebersamaan yang tinggi sehingga korban yang parah akan di tampung di rumah korban yang rumahnya rusak sedang. Tapi bagaimana yang rata-rata rumahnya di daerah tersebut yang hancur…..Perlu tindakan cepat dari para petinggi dan pengelola management bencana untuk menyikapi ini segera, jangan tunggu bencana baru muncul di tengah-tengah masyarakat.
Ada 2 hal yang menjadi pengamatan saya semenjak terjadi bencana di ranah minang ini
Pertama ; Pemerintah memang tidak tanggap dan terbiasa melakukan segala bentuk kegiatan secara bertahap dan melalui beberapa koordinasi birokrasi, sehingga pengelolaan tanggap bencana terkesan lamban dan bertele-tele. Padahal Sumbar telah berkali-kali mengalami bencana, harusnya dari pengalaman yang ada kekuatan dan koordinasi lebih bisa terarah….tapi apa boleh buat, kondisi yang terjadi selalu seperti apa yang bisa kita lihat saat ini
Kedua ; Kehati-hatian menjadi sebuah tolak ukur bagi pengelola bencana dalam mengelola bencana ini, hal ini melirik kepada pengalaman di Aceh dengan banyaknya permasalahan yang akhirnya membawa para pengelola berurusan dengan pihak yang bewenang. Pengamatan saya ini dukuatkan oleh informasi salah seorang rekan di BPK Padang, ada yang bertanya kepada beliau “bagaimana pencatatan bantuan yang datang dan bagaimana pendistribusiannya”. Dari sinilah terlihat bentuk kehati-hatian yang berlebihan sehingga penyaluran bantuan yang ada sangat lamban.
Kalau pemikiran saya sebagai orang awam, Bantuan yang ada sekarang disitribusikan saja secara langsung kepada RT/RW di daerah bencana, dengan predikisi bahwa bantuan yang lebih besar akan secara bertahap dikirimkan oleh pendonor di negeri ini, sehingga bantuan tidak akan menumpuk. Untuk apa dilakukan validasi data korban jika hal itu menggangu proses distribusi. Lakukan dulu distribusi baru jalankan pendataan, minta bantuan dari pemuka masyarakat atau perangkat RT/RT setempat untuk memvalid kan data korban.
Sudah seharusnya pemerintah mulai introspeksi diri dalam pelaksanaan dan management organisasinya, jalankan saja apa yang terlihat di depan mata dengan tetap berpijak pada koridor hukum yang ada. Sudah saatnya pemerintah membentuk tim yang benar-benar siaga dalam mengelola segala macam tanggap darurat yang ada di negeri ini.Jangan membentuk tim untuk menghabiskan anggaran saja, tapi bentuklah tim yang benar-benar berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Sudah saatnya pucuk pimpinan seperti Satkorlak PB atau instansi pemerintah yang mengelola bencana di pimpin oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya, jangan diberikan kepada pamong atau wakil pemerintahan (seperti wakil gubernur,wakil walikota dll) karena disitulah letak kelambanan itu terjadi. Mau mengambil keputusan, harus nunggu apa yang dikatakan oleh gubernur atau dari orang Pusat.
Dan hentikan segala bentuk pencitraan diri di saat-saat bencana melanda negeri ini, karena masyarakat sudah muak. Berhubung tahun 2010 merupakan ajang pergulatan politik untuk menuju kursi no 1 di beberapa daerah tingat 2 dan juga tingkat 1, jangan manfaatkan ini sebagai ajang kampanye kalau masih ingin rakyat melirik anda. Koran-koran lokal sudah mulai menampilkan poto-poto para kandidat dilokasi gempa…..”pikir donk pak, dari pada mengkampanyekan diri di koran lebih baik berikan uang iklan tersebut kepada korban……”
Possibly Related Posts:
- Opini Yang Berakhir Dengan Intimidasi
- Pembiayaan MURABAHAH (Antara Syariah dan Bisnis)
- Diskon Vs Finalty
- 2011 Vs 1432
- Mengubah KUR Menjadi PUR
October 08 2009 09:24 am | Dejavu Charity and Dejavu Kritis and Pemikiran Dejavu
