Musyarakah Muttanaqisah merupakan solusi produk yang dikeluarkan melalui Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 dan saat ini banyak digunakan oleh Bank Syariah sebagai produk alternatif selain produk pembiayaan Murabahah (yang merupakan produk sapu jagad di Bank Syariah). Produk ini memiliki konsep seperti layaknya joint venture pada perusahaan, dengan memadukan modal dari dua pihak dan membuat perjanjian kerjasama dalam jangka waktu tertentu untuk membeli sebuah objek, dimana kepemilikan objek tersebut sesuai dengan porsi modal yang disertakan dan ada perjanjian perpindahan porsi kepemilikan sesuai dengan kesepakatan (kalau di syariah dinamakan dengan hishshah).

Pada Fatwa DSN No. 73, ketentuannya sebagai berikut :

  1. Musyarakah Mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang pembelian secara bertahap oleh Mitra atau Pihak lain.
  2. Syariak adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah)
  3. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya’
  4. Musya’ adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.
  5. Ketentuan Akad :
    • Akad musyarakah mutanaqisah terdiri dari akad musyarakah/syirkah dan Ba’i (jual-beli)
    • Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, yang para mitranya memiliki Hak dan kewajiban:
      • Memberikan modal kerja berdasarkan kesepakatan;
      • Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan
      • Menanggung rugi sesuai proporsi modal.
    • Dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.
    • Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
    • Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah Bank beralih kepada syarik lainnya (nasabah)

  1. Ketentuan Khusus
  • Aset musyarakah mutanaqisah dapat diijarahkan kepada syarik (nasabah/mitra) atau pihak lainnya.
  • Apabila aset musyarakah menjadi objek sewa (ijarah), maka syarik (nasabah) dapat menyewa asset tersebut dengan nilai sewa (ujrah) yang disepakati.
  • Keuntungan yang diperoleh dari sewa (ujrah) tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakai dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syariak.
  • Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan asset musyarakah syarik (bank) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah) harus jelas dan disepakati dalam akad.
  • Biaya perolehan Asset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Produk MMQ ini merupakan pecahan dari akad utamanya yaitu Musyarakah yang telah terlebih dahulu dikeluarkan Fatwanya No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Tahun 2013 melalui Keputusan No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, DSN MUI menegaskan tentang beberapa hal terkait aplikasi produk MMQ ini di dunia perbankan. Didalamnya diatur mengenai konsep hishash, pengalihan komersial, MMQ untuk modal usaha,tujuan produk, obyek dan lainnya.

Selain itu ada ketentuan khusus tentang Indent, sebagai berikut :

Khusus untuk kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah yang menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) di mana obyek yang dibiayai masih dalam proses pembuatan (indent) berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Obyek Musyarakah Mutanaqishah.
    Yang dimaksud dengan ketersediaan obyek harus disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun kualitas (ma’luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah) sebagaimana angka 5 huruf h adalah:

    1. Jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah harus ditentukan secara jelas.
    2. Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas.
    3. Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas, paling tidak :
      • Sebagian besar obyek Musyarakah Mutanaqishah dalam bentuk bangunan/fisik sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek Musyarakah Mutanaqishah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
      • Kepastian keberadaan obyek Musyarakah Mutanaqishah harus sudah jelas dan telah menjadi milik developer/suplier serta bebas sengketa.
  2. Pengakuan Pendapatan Musyarakah Mutanaqishah.
    Dalam hal sumber pendapatan Musyarakah Mutanaqishah berasal dari ujrah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d butir iii yang obyek Musyarakah Mutanaqishah belum tersedia seluruhnya, maka Bank Syariah/LKS dapat mengakui pendapatan apabila tanah dan infrastruktur telah tersedia, sebagian besar bangunan sudah ada pada saat akad dan bebas sengketa.

Jika melihat pengertian dan pemahaman secara sederhana, konsep indent yang dimaksudkan diatas lebih menjurus kepada obyek perumahan yang sudah dibangun oleh developer dengan proses pengerjaan sudah berjalan dan fisik bangunan sudah terlihat, maka produk MMQ bisa digunakan untuk pembiayaan produk ini.

Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, pengakuan pendapatan bagi hasil pada keputusan ini jika penerapannya yang berasal dari Ujrah (sewa), sedangkan bangunan yang menjadi objek belum selesai dibangun, darimanakah konsep sewa bisa berjalan jika manfaat bangunan tersebut belum diperoleh oleh nasabah.

Adalagi kasus, jika nasabah berkeinginan membangun rumah baru, kemudian mengajukan pembiayaan MMQ untuk produk KPR iB nya, bagaimana status pendapatan sewa harus dibayarkan oleh nasabah sedangkan bangunan baru dalam proses pembangunan. Hal seperti ini harusnya menjadi perhatian Dewan Syariah Nasional, jika mau mengeluarkan ketentuan haruslah mengkaji bagaimana manfaat dan mudharatnya bagi nasabah, jangan sampai dengan produk yang dikeluarkan akan memberikan ketidakpastian pendapatan dan pada ujungnya menjadikan pendapatan bank tidak jelas.

Seharusnya konsep indent tidak ada pada Bank Syariah, karena konsep ini akan berkemungkinan dekat dengan Ba’i Al Inan karena objek yang dibiayai belum jelas, dan akan menjurus kepada Bathil karena bank sudah menerima pendapatan yang belum dimanfaatkan oleh nasabah. Harus ada pengkajian ulang terkait produk ini, agar ke syariahan produk pada perbankan syariah tetaap terjaga dari sisi aqidahnya. Bank Syariah lebih dikenal dengan produk-produk yang jelas dan menggambarkan keadilan antara kedua belah pihak.

Minimal, DPS pada masing-masing Bank bisa mengeluarkan opini terkait keputusan yang dikeluarkan DSN MUI, apa saja batasan-batasan terkait konsep Indent yang sudah terlanjur dibolehkan oleh DSN ini. Seperti tidak boleh produk MMQ digunakan untuk pembangunan yang pendapatan bagi hasil berasal dari sewa (ujrah) dan hal lainnya.

Hanya sebuah Analisa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Possibly Related Posts:


Be Sociable, Share!
  1. indra says:

    Ass.wr.wb
    Salam kenal dengan Saudaraku..
    Saya Indra, dan suka membaca artikel anda yg ditulis di website
    Terima kasih sangat membantu pencerahan buat saya pribadi yang sdg belajar bank syariah.
    Apabila berkenan saya meminta email dan nomor HP untuk bisa berdiskusi lebih lanjut.
    Syukron..
    Wassalam

[+] kaskus emoticons nartzco